Syahrir Wahab – Saiful Arif

Bagian Satu:

“Langkah Besar, Lompatan Besar”

Sebuah lompatan besar, membutuhkan langkah yang besar. Dan salah satu langkah besar adalah upaya untuk terus melakukan perubahan demi perubahan. ”Perubahan adalah Pertanda Kehidupan”, kata Evelyn Waugh.

Tapi tentu bukan karena kata – kata ini sehingga Syahrir Wahab ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Selayar di tahun 2005 mengusung isu perubahan. Secara sederhana, ia, saat itu hanya mempunyai tekad sederhana; “Saya hanya ingin melihat Selayar bisa lebih maju, paling tidak sejajar dengan daerah – daerah lainnya” (Tenang – Tenang Menghanyutkan; 2005). Dan sebagaimana karakter sebuah perubahan, dibutuhkan change maker/s (Rhenald Kasali; 2005), dan tanpa bermaksud menepuk dada, Syahrir Wahab siap untuk itu.

Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Kurt Lewin (1951) ketika berbicara tentang perubahan, bahwa selalu ada dua kekuatan perubahan, yaitu kekuatan untuk mendorong perubahan (driving forces) dan kekuatan untuk menentang perubahan (restraining forces). Beberapa contoh kekuatan penentang terhadap perubahan adalah ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan status, kebiasaan yang sudah menetap, atau kurangnya sumberdaya.

Tapi kutuk ini harus dipikul oleh seorang change maker. Sebab seorang pelaku perubahan bukanlah Nabi Musa yang hanya dengan sekali pukul; bukit, gunung dan laut terbelah dan membawa masyarakatnya memasuki “tanah yang dijanjikan” yang makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Maka ketika Syahrir Wahab mengusung perubahan, beberapa hal yang menjadi acuannya, adalah:

1. Adanya keunggulan relatif; sejauhmana perubahan itu dianggap lebih baik dari gagasan sebelumnya, dimana yang bisa dijadikan tolok ukur adalah faktor ekonomi, sosial, kepuasan, dan kenyamanan.
2. Kesesuaian; merujuk kepada bagaimana suatu perubahan dipandang konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman yang lalu, dan sejauhmana dapat mengatasi kebutuhan calon penerima (adapter / masyarakat)
3. Kompleksitas; hal ini berkenaan dengan tingkat kesulitan suatu perubahan untuk dilaksanakan bila dibandingkan dengan kegunaannya. Apakah perubahan tersebut memiliki gagasan yang sederhana atau sulit untuk dipahami, dan apakah tingkat kesulitan tersebut seimbang dengan kegunaannya.
4. Observabilitas; merujuk kepada bagaimana manfaat (hasil) perubahan dapat dilihat oleh masyarakat terutama masyarakat sasaran.

Jauh sebelum terpilih sebagai Bupati Selayar pada tahun 2005, permasalahan utama yang menjadi perhatian utamanya adalah; masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih dan BBM.

Maka ketika terpilih, langsung dicanangkan program Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis, walau pada awalnya sempat tertatih – tatih dalam implementasinya. Penyebabnya antara lain, semangat yang menggebu untuk segera berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya dan benturan dengan regulasi yang ada, baik dari sisi kebijakan anggaran maupun mekanisme implementasinya di instansi teknis.

Namun dengan keluarnya Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, berbagai terobosan telah dilakukan, sehingga ke depan tinggal bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan di dua bidang ini.

Di bidang infrastruktur dasar, yang langsung dikebut adalah peningkatan kuantitas dan kapasitas jalan, baik di daratan maupun di kepulauan. Dan yang berani dilakukan – dan itu bisa disebut sebagai terobosan, adalah, bagaimana hotmix bisa menjangkau sebanyak mungkin tempat. Caranya dengan mengurangi ketebalan hotmix dan memperpanjang jangkauannya sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Sehingga bukan cita yang muluk, bila hotmix diprogramkan menjangkau semua jalan daratan Selayar, kecuali jalan tani dan lingkungan.

Untuk BBM, Syahrir Wahab bahkan sering berbicara dengan sangat keras, baik melalui pidato – pidatonya di berbagai kesempatan, maupun dalam surat resmi yang dikirimkan ke berbagai instansi, baik di Makassar, maupun Jakarta. Dalam berbagai surat resmi, Syahrir Wahab bahkan memulai suratnya dengan “Sejak Indonesia Merdeka, masyarakat Selayar belum pernah menikmati subsidi BBM” barulah kemudian menjelaskan dan menyampaikan isi surat yang sebenarnya.

Berbagai tim pernah didatangkan, baik dari Dirjen Migas, BPH Migas, Pertamina maupun konsultan di bidang migas. Berbagai surveypun dilakukan. Hasil feasibility study (studi kelayakan) menyimpulkan, di Selayar tidak layak dibangun Depo BBM. Hal ini tidak menjadikan seorang Syahrir Wahab kecewa. Sebuah penampungan skala kecil, apakah jobber atau mini Depo kembali digagas, bahkan kalau tidak ada yang siap berinvestasi, Bupati Selayar siap membiayai melalui APBD.

Lagi – lagi tidak semulus yang dibayangkan, sebab yang berwenang membangun Depo – paling tidak selama ini, adalah Pertamina. Dan sekali lagi kembali ke hasil studi kelayakan semula, dimana di Selayar tidak layak dibangun Depo BBM. Tapi lagi – lagi, Syahrir Wahab tidak lantas putus asa.

Bulan Juli 2007, Syahrir Wahab langsung menemui HM. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI kala itu) untuk menyampaikan masalah ini. Dari upaya panjang itu, pertemuan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Selayar dan PT. Pertamina pada bulan Juli 2008 dalam hal Kerjasama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah Kabupaten Selayar.

Walaupun begitu, masalah BBM tidak lantas selesai, sebab semua itu perlu proses. Untuk itu, Syahrir Wahab tetap gencar meneriakkan kondisi BBM ini, dimana masyarakat Selayar harus membayar lebih tinggi dari daerah lain. Hasilnya, dengan menjadikan Selayar sebagai contoh kasus “ketidak – adilan”, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa harga BBM di tingkat APMS harus sama dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Maka akhirnya, masyarakat Selayar kini bisa menikmati harga BBM yang sama dengan daerah lain.

Hal lain yang juga sempat diperjuangkan adalah perubahan nama Kabupaten Selayar.

Perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ini bukan saja menegaskan eksistensi geografis Selayar sebagai gugusan kepulauan, namun juga akan mengubah cara pandang dan pendekatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Di saat yang sama, perubahan ini adalah salah satu stressing point untuk “berbicara” dengan pemerintah pusat, yang tujuan awal dan akhirnya adalah bagaimana perubahan itu memberikan manfaat bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, lepas dari perbedaan penafsiran mengenai “manfaat” pemakaian nama maritim atau kepulauan. Dampak dari perubahan itu antara lain, adalah pengukuran ulang luas wilayah darat dan laut, serta adanya perhatian yang lebih proporsional dan realistis, baik dari pemerintahan pusat maupun provinsi, terutama dari sisi anggaran. Anggaran itu tentu saja memberi manfaat langsung pada peningkatan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar.

Perubahan ini tentu saja harus diikuti dengan perubahan paradigma, terutama paradigma pembangunan yang harus secara bertahap dan bergerak maju (gradual change). Dan itu tidak mudah. Tapi hal itu sudah diperhitungkan oleh seorang Syahrir Wahab.

Sebab sebuah perubahan, misalnya dengan merujuk kepada konsep Kurt Lewin (1951), harus memiliki tiga tahap besar, yaitu unfreezing (proses pencairan kebekuan dari kondisi status quo, change (perubahan itu sendiri), dan refreezing (proses konsolidasi kondisi baru yang sudah berubah). Ketiga tahap ini sudah dilalui, dan tinggal bagaimana membenahi perubahan secara internal, baik sistim maupun kebijakan agar mampu memposisikan diri dan menyatu (immersed) dengan konsep perubahan itu secara utuh. Dan itu tahap demi tahap.

Perubahan mendasar yang ingin dicapai, adalah bagaimana pembangunan di Selayar tidak hanya “pasrah dan puas” dengan bertumpu pada APBD, tetapi juga bagaimana mendapatkan porsi yang lebih besar dari APBN, termasuk investasi dari pihak swasta.

Tekad inilah yang memotivasinya untuk tidak canggung keluar masuk Departemen di Jakarta, tentunya melalui jaringan yang telah dibangunnya ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah Jeneponto, dan menjalin komunikasi dengan pemilik modal.

Hasilnya, beberapa program strategis “mampir” ke Selayar, antara lain; pembangunan dermaga Pelni di Pamatata, dermaga Kayuadi, dermaga Kawau Kalaotoa, perpanjangan dermaga Bonerate, perluasan Bandara Aroeppala, pembangunan tanggul (wave breaker) sepanjang pesisir barat kota Benteng, Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Matalalang, dan investasi pihak swasta melalui pembangunan Mini Depo BBM.

Dari segi internal, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur telah diperluas menjadi pendorong terciptanya kondisi yang mampu memberi ruang bagi pihak lain di masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif terlibat di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Di saat yang sama, dilakukan upaya – upaya yang mengubah birokrasi dari yang biasa bekerja secara hierarkis menjadi birokrasi yang responsive terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pola pikir “abdi negara” digeser menjadi “abdi masyarakat” (public servant), dari birokrasi yang menunggu laporan menjadi birokrasi yang mencari dan mempelajari permasalahan, untuk segera diambil tindakan.

Terobosan yang telah dilakukan dan terus diusung oleh seorang Syahrir Wahab, telah menepis mitos yang selalu mengikuti sebuah upaya perubahan, antara lain, mitos bahwa perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang muda, dan bahwa perubahan hanyalah ketika ingin mengganti kebijakan – dan sekaligus “mengganti” pengambil kebijakan sebelumnya.

Perubahan menuju kondisi yang lebih baik harus terus dilakukan, dan tidak hanya sesekali atau sewaktu-waktu saja. Sebab, “tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri” (Heraclitus). Dan Syahrir Wahab terus melakukan perubahan – perubahan mewujudkan Selayar yang terus bergerak maju.

Sebelum Anda Membaca:

“Syahrir Wahab: Antara Fakta dan Prasangka”

Membacalah Agar Engkau Melihat. Pepatah Tiongkok kuno ini diperkirakan muncul tidak lama setelah Tsai Lun, seorang pegawai negeri Kaisar Ho Ti (Dinasti Han) menemukan kertas pada tahun 105 M yang kemudian diikuti dengan berkembangnya tulis menulis. Tentu bukan untuk promosi kertas temuannya, tapi ungkapan ini menekankan perlunya membaca, barulah seseorang itu (kemudian) bisa menilai sesuatu atau seseorang.

Syahrir Wahab – yang jejaknya coba diangkat melalui buku ini, diakui atau tidak, telah menjadi sosok fenomenal. Fenomenal, antara lain kerena; Syahrir Wahab adalah Bupati Selayar pertama yang berasal dari kepulauan, dan Bupati Selayar pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat pasca reformasi yang tiba-tiba membuat sebagian dari kita bebas (dan berani) berbicara, mengkritik, bahkan menghujat.

Syahrir Wahab menjadi fenomenal karena tidak ada yang pernah membayangkan kenapa Tuhan harus memilih putra “asli” Selayar di antara seratusan ribu masyarakat Selayar, menyusuri pulau-pulau dan bukan daratan utama Selayar, membolak-balik masyarakat kepulauan, memilih Pulau Kayuadi, dan memilih pasangan suami istri H. Abdul Wahab Daeng Rimonsong dan Hj. Fatimah untuk melahirkan seorang anak yang kemudian akan menjadi Bupati Selayar.

Syahrir Wahab menjadi fenomenal karena menjadi Bupati Selayar di saat menjamurnya media dan kebebasan berbicara serta kebebasan pers menemukan bentuknya, sehingga namanya – termasuk nama keluarganya, sering berseliweran di sela asap rokok warung kopi, termasuk berita melalui tulisan di media massa.

Tak dapat dipungkiri, dalam perjalanannya yang panjang, tulisan – atau media secara umum, memang mampu membentuk citra seseorang, baik untuk perbaikan maupun perusakan citranya. Dalam konteks ini, pemberitaan media massa mampu menciptakan acuan: bagaimana pikiran, perasaan, dan perbuatan khalayak terhadap seorang figur. Masalah timbul ketika penyajian citra – terutama citra buruk, selalu dipahami – tanpa dasar – sebagai fakta sosial. Oleh John Galtung, sebuah penyajian buruk digolongkan juga sebagai bentuk “kekerasan”.

Konteks kekerasan, menurutnya, terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan ini tidak sebatas pada fisik, tapi terdapat kekerasan yang lebih mematikan dibanding kekerasan fisik itu sendiri, yaitu kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dengan sifatnya yang “halus” mampu menciptakan character assasination (pembunuhan karakter). Penggunaan penjulukan, eufumisme, slogan, dan akronimisasi dapat menggiring pembaca ke dalam suatu citra tertentu. Kita ingat bagaimana Visi Syahrir Wahab pada Pilkada 2005 diplesetkan.

Pada saat yang sama, “kekerasan” simbolik seperti ini juga bermakna kekerasan wacana (discourse) – terutama dalam wacana politik, yang lebih merupakan aktivitas intelektual untuk mengkondisikan olah pikir pihak lain, lawan dan terutama “musuh”, sehingga berbagai bentuk kekerasan menjadi sah dan bahkan diperlukan.

Diakui atau tidak, dalam konteks Syahrir Wahab, olah pikir ini telah menimbulkan dan membentuk prasangka, baik terhadap pemerintahan, pribadi maupun keluarganya. Dan prasangka sebagai sikap, berakibat pada dua hal: Pertama, sikap kerap berfungsi sebagai schema – kerangka kognitif yang digunakan untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memanggil informasi. Seseorang yang berprasangka kepada orang lain atau kelompok tertentu, cenderung untuk memproses informasi tentang orang dan kelompok tersebut dengan cara yang berbeda dengan orang dan kelompok – kelompok lainnya. Misalnya, mereka selalu mencari, mengulang – ulang informasi yang cenderung membenarkan prasangkanya, sehingga lebih mudah diingat dan akurat. Umumnya mereka menolak atau meminggirkan informasi yang berbeda dengan prasangkanya. (Agus Sudibyo, Ibnu Hamad, Muhamad Qudori; 2001)

Kedua, bila prasangka merupakan suatu jenis sikap, maka ia mungkin lebih dari sekedar melibatkan evaluatif negatif terhadap seseorang atau kelompok yang menjadi korbannya, melainkan juga perasaan atau emosi negatif dari yang berprasangka. Hal itu terjadi karena prasangka melibatkan kepercayaan (beliefs) dan harapan (expectations) tentang seseorang atau kelompok yang diprakarsai, yang kita kenal dengan stereotype. Sampai di sini, muncullah pembunuhan karakter di atas, dimana apabila seseorang atau satu kelompok telah dipatok mati dengan anggapan tertentu, mereka dianggap takkan berubah. Bila kesan pertama buruk, maka selanjutnya terserah khalayak. Dan fatalnya, hal itu bisa tertanam dalam benak khalayak.

Dalam ruang publik – terutama di Selayar dimana ruang publik sebagai media sosialisasi masih begitu terbatas, isu ataupun informasi faktual begitu gampang didapatkan dan ditelusuri. Dan itulah luar biasanya sebuah “bahasa”, yang bisa diungkap lewat tulisan atau lisan, tanpa mengenal waktu dan ruang, tanpa harus tergantung pada kapasitas intelektualitas.

Tak dapat dipungkiri, jauh sebelum manusia berbahasa, yang pertama mereka lakukan adalah membangun simbol (Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim; 1997). Ranah simbol membantu bahasa dengan tanda – tanda yang mudah dimengerti oleh sekelompok manusia, dan itulah keistimewaannya. Karena sifatnya yang istimewa inilah bahasa sangat mudah dimanipulasi. Artinya, bahasa sebagai instrumen tidak netral, selalu terikat kepentingan dalam setiap hubungannya dengan realitas. Puncaknya adalah pada saat manusia menjadi subjek bahasa: words don’t mean, people means (kata-kata tidak memberi arti, oranglah yang mengartikan).

Dan bila bahasa adalah instrumen berita, maka berita setali tiga uang dengan bahasa, dapat dimanipulasi. Perlu dipahami, realitas sosial yang tertuang lewat tulisan – apalagi diungkapkan melalui lisan, tak semuanya dapat mengungkap realitas sosial suatu peristiwa. Adagium kuno tentang hal ini adalah; Seseorang bisa memahami yang didengarnya sekaligus, tetapi mustahil menyampaikan semua yang didengarnya sekaligus. Dan yang mengkhawatirkan, manipulasi dalam rekonstruksi sosial itu sering berjalan tanpa disadari, menenggelamkan satu sisi dan memunculkan sisi lain, yang lebih dikenal dengan framing. Menurut George Aditjondro, framing merupakan penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek – aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah – istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (George Aditjondro; 1994).

Pada wilayah dimana ruang untuk media tulisan masih sangat terbatas, berita – entah fakta entah prasangka, akan lebih banyak ditemui melalui media lisan (oral).

Media lisan inilah yang kerap digunakan untuk memanipulasi kesadaran melalui pencanggihan makna atau rangka bangun kalimat.

Tapi apapun karakteristik dan substansi sebuah informasi, apakah fakta atau prasangka, buku tentang Syahrir Wahab dan kebijakannya ini kami susun dengan runtut “sebagaimana adanya”, sehingga gaya penyajian dan penulisannya lebih dominan dengan to describe (menggambarkan) dan bukan to explain (menjelaskan).

Itulah kenapa buku ini bisa enak dibaca, dan perlu.

Bacalah agar engkau melihat …

TAKKAN LAHIR

PELAUT ULUNG

DI LAUT YANG TENANG;

Selayar Di Bawah Nakhoda

Syahrir Wahab

Sabtu, 20 Maret 2010, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010 – 2015, H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH (SYIAR) melakukan deklarasi di Lapangan Pemuda, Benteng. Deklarasi ini dihadiri oleh sekitar 8.000 massa pendukung dan simpatisan, termasuk di antaranya para Ketua dan Sekretaris 7 Partai Pengusung: Golkar, PAN, PKB, PPP, Barnas, Gerindra dan PKS, serta Ketua 14 Partai pendukung non parlemen.

Balon Bupati yang saat ini masih menjabat Bupati Kepulauan Selayar (incumben) dalam pidato politiknya, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan, antara lain; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan gratis, peningkatan bantuan untuk petani dan nelayan, hotmix ruas jalan dalam wilayah kepulauan Selayar, pengaspalan jalan lingkar di Pulau Jampea, pengelesaian jalan lintas timur di daratan Selayar, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, dll. Sedangkan untuk jangka panjang dan menengah, pemerintah kepulauan Selayar bekerjasama dengan pemerintah pusat, telah mencanangkan Kepulauan Selayar sebagai Bandar Niaga Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pusat Distribusi Logistik dan Perminyakan KTI, Pusat Pengembangan Ikan Karang Nasional, serta Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional. Hal ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Pemkab Kepulauan Selayar, yang sudah dituangkan dalam bentuk blueprint dan sudah beberapa kali dilakukan pertemuan lintas Departemen di Jakarta.

Balon Wakil Bupati yang saat ini menjabat Kepala Bappeda, H. Saiful Arif, SH, disamping mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak, juga menyampaikan bantahan terhadap isyu yang menimpa dirinya bahwa dia bertarung di Pilkada ini “tanpa mendapatkan restu orang tua”. Oleh balon Wakil Bupati ini menyebut isyu itu sebagai “fitnah dan tidak benar”.

Setelah kedua balon ini menyampaikan orasi politiknya, mereka mendaftar ke KPU yang kantornya berada di sebelah selatan lapangan Pemuda dengan berjalan kaki diantar oleh ribuan massa pendukung dan simpatisan.

Lanjutkan, Beri Bukti Bukan Janji …

Selamat Datang …

Ini merupakan Blog dari Tim SYIAR untuk mensosialisasikan Visi, Misi dan Kebijakan Pokok pasangan ini demi mewujudkan Kepulauan Selayar yang maju, sejahtera dan religius. Dengan dukungan semua pihak, semua itu bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Terima kasih.