Syahrir Wahab – Saiful Arif

Tak terasa lima tahun telah berlalu, saat saya menemani Syahrir Wahab berkeliling pulau-pulau Selayar berkampanye pada pilkada 2005. Saya sadar waktu itu, Syahrir Wahab tak lebih dari kandidat bonek. Penuh visi, nihil “gizi”. Pun tanpa tim pemenangan yang terlatih dan basis massa yang jelas. Serasa political gambling saja.

Memenangi pilkada waktu itu tak lebih dari a mission impossible. Kekurangan sungguh nyata. Namun, satu kalimat, “Saya ingin memerdekakan rakyat Selayar!” yang tak bosan-bosannya diungkapkan Syahrir Wahab di setiap kesempatan, sudah cukup menjadi energi penyemangat. Mengingat rekam jejaknya selama tiga dekade berkarir di birokrasi, saya sangat yakin motif itu berdiri kokoh di atas landasan nurani. Bukan sekadar jualan kecap sebagaimana kebiasaan para pembual.

“Tidak Merdeka”

Selain kemenangan fenomenalnya, yang menjungkirbalikkan logika dan kalkulasi rasional, persepsi Syahrir Wahab mengenai kampung halamannya pun menarik dicermati. Saya sepakat bahwa “tidak merdeka” merupakan frasa paling tepat dan padat untuk menggambarkan Selayar saat itu.

Saat berkeliling Selayar untuk pertama kalinya, saya merasakan betapa tidak beruntungnya menjadi orang Selayar. Di atas kendaraan, tubuh berguncang hebat akibat jalan berlubang atau sebatas jalan pengerasan. Saya tak mendapati sejengkal pun jalan beraspal hotmix, bahkan di ibukota sekalipun. Di pelosok malah banyak kampung yang masih terisolasi karena tiadanya jalan yang bisa dilalui kendaraan. Di pulau-pulau, kondisi jalan darat lebih parah lagi. Hampir semua berupa jalan tanah atau sebatas pengerasan. Becek di musim penghujan, berdebu di musim kemarau. Tak ayal, kampung-kampung yang terpisah, meskipun terletak di pulau yang sama, lebih mudah terhubung lewat jalur laut. Transportasi laut tak jauh berbeda. Kondisi hampir semua dermaga dalam keadaan rusak. Jumlahnya pun kurang memadai sehingga tidak jarang perahu yang saya tumpangi berlabuh di bibir pantai yang tak memiliki dermaga.

Saat kulit mulai terasa tebal oleh keringat bercampur debu, saya mesti menerima kenyataan mandi dengan air asin. Debu dan keringat hilang, namun kulit tetap terasa tebal oleh endapan garam. Di pulau-pulau besar, seperti Selayar dan Jampea, warga sedikit lebih beruntung karena mereka masih bisa mengakses air tawar, meskipun harus mengambilnya dari sumur atau mata air yang letaknya kadang jauh dari perkampungan. Namun, di pulau-pulau kecil, tidak lebih mudah menemukan air tawar ketimbang minyak tanah.

Di malam hari, kacamata minus yang saya kenakan diperparah oleh minimnya penerangan listrik. Tidak jarang saya tiba dan berangkat dari suatu pulau dalam kondisi gelap gulita. Kalau kurang waspada, tubuh bisa menabrak sana menabrak sini. Jangkauan layanan PLN dan perusahaan listrik daerah memang masih sangat terbatas. Sebagian penduduk memanfaatkan mesin-mesin genset, baik yang dikelola oleh pemerintah desa maupun milik pribadi, yang beroperasi rata-rata lima jam pada malam hari. Sementara penduduk berkantong tipis, yang jumlahnya mayoritas, harus puas dengan lampu minyak.

Saat ingin berkomunikasi dengan dunia luar, khususnya saat berada di pelosok dan pulau-pulau, layanan telepon satelit menjadi satu-satunya pilihan. Baru “Halo!” yang terucap, papan penunjuk biaya sudah meneror dengan angka-angkanya yang melesat bak roket. Daripada kantong terkuras habis, hasrat berkomunikasi mesti diredam dulu.

Momen yang juga selalu saya ingat saat kunjungan pertama itu adalah tingginya antusiasme warga setiap posko pengobatan gratis dibuka, sampai-sampai satu-satunya dokter yang ikut rombongan kewalahan melayani pasien, baik yang datang untuk berobat maupun yang sekadar memeriksakan kondisi kesehatannya. Di salah satu pulau, ada seorang warga yang sudah berbulan-bulan tidak mampu berjalan akibat kakinya tertusuk bambu saat terjatuh dari pohon. Sudah berulang kali dia bolak-balik ke puskesmas yang letaknya di pulau lain, namun alih-alih serpihan bambu berhasil diangkat, mendiagnosis bahwa ada benda asing di telapak kaki pasien saja tidak mampu dilakukan petugas puskesmas. Untunglah karena dokter yang menyertai rombongan kami sangat bernyali. Dengan hanya berbekal pisau silet dan alat suntik, kaki pasien itu dibedah, lalu dikorek-korek selama berjam-jam. Setiap rintihan sakit si pasien dijawab dengan suntikan obat bius. Alhasil, semua serpihan bambu berhasil dikeluarkan. Luka dijahit, lalu diperban. Tak lupa dokter yang sudah mandi keringat itu menitip obat-obatan. Beberapa bulan kemudian, si pasien mendatangi sang dokter dan berkata, “Terima kasih, Dok! Kakiku tidak jadi diamputasi.” Fenomena ini merupakan contoh kasus betapa layanan kesehatan masih menjadi barang yang mahal.

Layanan di bidang pendidikan juga demikian. Sekolah setingkat SMP dan SMA, yang jumlahnya belum merata untuk semua kecamatan, masih kekurangan tenaga guru dan minim fasilitas pembelajaran. Hanya sekolah dasar yang tersebar merata, namun di samping gedungnya yang sudah pada reyot, tidak sedikit di antaranya hanya dilayani satu dua orang guru. Berbicara tentang mutu pendidikan tentulah tidak relevan.

Dengan infrastruktur dasar (basic people infrastructure) dan pelayanan publik yang sangat tidak memadai, wajarlah bila kemiskinan, yang divisualisasikan oleh rumah-rumah sangat sederhana milik penduduk, tampak di mana-mana. Dari kota hingga pelosok desa. Dari pulau induk hingga pulau-pulau kecil terpencil nun jauh di Laut Flores. Fakta ketidakmerdekaan memang begitu kasat mata.

Best Practice

Lima tahun berselang, ada kepuasan batin setiap saya berkunjung ke Selayar. Jika menempuh perjalanan laut, dari kejauhan segera terlihat bangunan depo BBM dengan tangki-tangki bercat putih, berkapasitas 1.750 kiloliter, yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Pammatata. Keberadaan depo ini akan membuat masyarakat Selayar berhemat tidak kurang dari Rp 5 milyar per tahun untuk konsumsi solar, bensin, dan minyak tanah, karena harga eceran sudah menyamai HET yang ditetapkan pemerintah. Selain memangkas selisih harga, tentu saja tidak akan terjadi lagi kelangkaan BBM saat jalur distribusi terhambat cuaca buruk.

Selain bangunan depo BBM, juga segera tampak dari atas kapal ferry dua menara pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) 2 x 100 kW yang tampil mencolok di atas bukit Barubasa. PLTB ini salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, selain PLTA mikrohidro 16 kW di Jammeng dan lebih dari 2.000 unit PLTS yang tersebar di pulau-pulau. Beberapa tahun lalu, tenaga-tenaga ahli dari BPPT telah meriset kemungkinan pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya, seperti energi gelombang dan pasang surut air laut, namun belum ditemukan lokasi yang memenuhi standar. Untuk mengatasi persoalan rendahnya pasokan listrik dan terbatasnya jangkauan layanan, pemerintah daerah telah mengambil solusi jangka pendek berupa pembangunan jaringan distribusi tidak kurang dari 26 kilometer sirkuit dan relokasi mesin pembangkit dari daerah lain untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan PLN. Sementara wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN dan pembangkit listrik daerah, pemerintah daerah setiap tahun memberikan bantuan mesin genset. Rasio elektrifikasi pun meningkat tajam. Lampu minyak memang belum ditinggalkan sepenuhnya, namun listrik tidak lagi menjadi barang yang mahal.

Setiba di Pelabuhan Pammatata, kita pun akan disuguhi aktivitas pembangunan pelabuhan laut untuk kapal-kapal berbadan besar. Pelabuhan ini akan mengintegrasikan Selayar ke dalam sistem transportasi laut nusantara. Sementara untuk melayani jalur pelayaran regional, pelabuhan penyeberangan di kecamatan terjauh, Pasilambena, juga mulai dibangun tahun ini, melengkapi pelabuhan sejenis yang sudah ada di Pammatata, Benteng, Pattumbukang, dan Jampea.

Saat menempuh jalan darat menuju Kota Benteng sejauh 45 kilometer, akan sangat terasa kondisi jalan mulus yang hampir seluruhnya telah beraspal hotmix. Berkendara sepeda motor tidak lagi membuat pinggang terasa patah, dada terasa remuk. Kondisi jalan dari kota Benteng ke arah selatan menuju Pelabuhan Pattumbukang, yang jaraknya kurang lebih sama, pun demikian. Begitu pula jalan lingkar pulau Jampea sejauh 60 kilometer yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Bahkan, jalan lingkar timur pulau Selayar yang akan menghubungkan Pelabuhan Pammatata di utara dan Pelabuhan Pattumbukang di selatan juga mulai dikerja tahun ini. Moda transportasi udara juga ikut berbenah dengan perluasan Bandara Aroeppala di Padang.

Di sepanjang jalan tidak lagi dijumpai permukiman yang sewaktu-waktu bisa terancam banjir serta abrasi pantai dan intrusi air laut, karena adanya tanggul-tanggul pengaman pantai dan sungai. Selama empat tahun terakhir, di seluruh Selayar setidaknya telah dibangun 21 ribu meter tanggul di 81 lokasi.

Setiap kali menginjakkan kaki di Benteng, saya pasti bergumam dalam hati, “Ha, ini baru namanya kota!” Jika lima tahun lalu, pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi ini tidak jauh berbeda dengan ibukota kecamatan di daerah lain, Benteng kini sudah menunjukkan karakternya sebagai kota. Semua ruas jalan sudah beraspal hotmix, termasuk jalan arteri sekalipun. Jalan-jalan lingkungan pun sudah mulus berbalut beton atau paving block. Lampu-lampu penerangan, yang sebelumnya tidak terurus, mulai berfungsi, bahkan jumlahnya diperbanyak sehingga suasana kota di malam hari menjadi hidup. Lalu lintas mulai tertata dengan adanya traffic light di setiap persimpangan jalan. Saluran drainase sudah direhabilitasi. Tanggul sungai dan pantai dibangun untuk menghindari abrasi dan intrusi air laut. Di beberapa bagian, pantai bahkan direklamasi untuk memperluas ruang publik. Taman dan hutan kota dibangun. Bak-bak sampah tersedia untuk setiap rumah tangga. Pasar dan terminal kini berlokasi di tepi kota sehingga tidak lagi menimbulkan keruwetan. Kiri kanan jalan juga sudah ditanami pohon penanung. Dan, tidak lama lagi, kota kecil ini akan memiliki tiga jalan poros—sebuah antisipasi brilian atas perkembangan kota di masa mendatang.

Warga Benteng kini juga sudah bisa menikmati air bersih, bukan lagi sebatas air sungai yang dialirkan ke rumah-rumah, berkat dibangunnya instalasi pengolahan air (IPA). Saat ini PDAM Selayar telah mengoperasikan tiga buah IPA dan segera lagi bertambah dengan mulai dibangunnya IPA di sumber mata air Tajuia, Kecamatan Bontomatene. Semestinyalah paling lambat dua atau tiga tahun mendatang Benteng mendapat anugerah piala adipura untuk kategori kota kecil.

Tentu saja, daftar perubahan yang dialami Selayar selama lima tahun terakhir tidaklah berhenti sampai di sini. Tulisan singkat pastilah tidak cukup memadai untuk meng-cover semuanya, namun setidaknya ada beberapa capaian yang tidak ingin saya lewatkan, seperti sektor air bersih, terutama di pulau-pulau kecil yang sama sekali tidak memiliki sumber air.

Untuk memenuhi kebutuhannya, selama ini penduduk pulau sangat mengandalkan tampungan air hujan atau mengambil di pulau lain yang memiliki persediaan air tawar. Bahkan tidak jarang pula mereka mendatangkannya dari kabupaten tetangga, seperti Bulukumba dan Sinjai. Kini, dengan adanya sepuluh unit instalasi penyulingan air laut yang tersebar di sejumlah tempat, penduduk pulau-pulau kecil bahkan tidak perlu lagi memasak air karena air laut hasil olahan sudah bisa langsung diminum.

Salah satu perubahan mencolok lainnya adalah sektor ketahanan pangan, khususnya beras sebagai bahan pangan utama. Sebagai daerah kepulauan berlahan marjinal, wajarlah bila selama ini Selayar merupakan daerah net importer beras. Mungkinkah Selayar berswasembada beras? Sekilas terkesan mustahil, namun pemerintah daerah menjawabnya dengan sebuah program mercusuar, pencetakan seribu hektar sawah di pulau Jampea. Hingga akhir 2009, telah tercetak sedikitnya 700 hektar sawah. Untuk meningkatkan kapasitas sumber air baku pengairan, maka dibangunlah bendung, embung, dan saluran irigasi. Alhasil, luas panen bertambah dua kali lipat. Lewat program intensifikasi, produktivitas berhasil ditingkatkan dari dari 2,5 ton gabah kering giling per hektar menjadi 5,5 ton. Jumlah produksi beras pun meningkat lima kali lipat, dari 2.573 ton menjadi 13.221 ton. Sepertinya, swasembada beras sudah terbayang di depan mata.

Sementara pemberlakuan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta pemenuhan tenaga guru dan petugas kesehatan, membuat masyarakat kian mudah mengakses layanan kedua bidang penting ini.

Untuk urusan pemberdayaan ekonomi rakyat, saya tidak yakin ada daerah seagresif dan seambisius Selayar. Teramat banyak insentif yang telah diberikan pemerintah daerah, baik berupa sarana produksi, modal usaha, pelatihan, maupun pendampingan oleh tenaga penyuluh lapangan, sampai-sampai saya berpikir masyarakat Selayar terlalu dimanjakan. Bisa saja outcome-nya, berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, relatif belum tampak, namun tidaklah bijak menegasikan begitu saja political will pemimpin daerah yang teramat istimewa ini.

The last but not least, kemajuan mengesankan yang telah dicapai Selayar selama lima tahun terakhir adalah fakta yang tak terbantahkan. Selayar telah “merdeka”, telah terbebas dari keterbelakangan, dan tidak lagi terisolasi.

Meskipun belum memiliki data pembanding, saya sangat yakin Selayar berada di jajaran teratas sebagai daerah yang perubahannya paling progresif di negeri ini. Saya kira, daerah yang baru saja meneguhkan kesadaran eksistensialnya lewat perubahan nama dari Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ini sangat layak dijadikan obyek studi banding oleh daerah lain atas beberapa best practice yang telah dilakukannya.

Betapapun, tantangan sebagai daerah kepulauan tentu saja jauh lebih rumit ketimbang, misalnya, daerah lain di Sulawesi Selatan. Dan, yang tidak kalah pentingnya, tentu saja tidak mudah mengelola daerah yang tingkat ketergantungan masyarakatnya terhadap pemerintah teramat tinggi, seperti Selayar.

Untuk bisa melakukan perubahan berarti, perubahan yang by design, perubahan yang konsisten dan persisten, dibutuhkan pemimpin transformatif, berkarakter kuat, dan mumpuni dalam mengelola kekuasaan politik. Pada titik ini, terlepas dari kelemahan-kelemahannya sebagai manusia biasa, Syahrir Wahab patut diacungi dua jempol, kiri dan kanan.

RUSLAN A. SERANG

Social entrepreneur

Setelah Anda Membaca:

Setelah Anda membaca buku ini, kami tidak punya sesuatu lagi untuk kami tambahkan. Andalah yang menilai.

Bagian Lima:

“Jangan Tanya Saya: Biarkan Orang Lain Menilai“ (Part III)

• Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH (Gubernur Sulawesi Selatan):

Sebagai Gubernur, saya selalu menjalin komunikasi dengan Bupati / Walikota di Sulsel. Tapi dari sekian Bupati, yang paling sering menelpon saya adalah Bupati Selayar. Kadang siang, kadang malam, bahkan beberapa kali di saat saya sudah berisap – siap untuk tidur. Tapi saya harus mendengarkan, sebab mungkin ada permasalahan yang mendesak di Selayar yang harus disampaikan. Bahkan pernah saya ditelpon sekitar setengah 12 malam dan saya sudah mau tidur. Waktu itu Pak Bupati menyampaikan, bahwa, sejak Indonesia merdeka, orang Selayar belum pernah menikamati subsidi BBM dan orang Selayar harus membayar lebih dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain.

Jadi saya tahu, bahwa Pak Syahrir adalah orang yang serius memikirkan dan memperjuangkan masyarakatnya, bahkan sering ngotot. Saya yakin, dengan tekad dan semangat seperti ini, Selayar akan lebih maju di masa mendatang.

• Emil Abeng, MBA (Anggota DPR RI):

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, perkenankanlah saya, Emil Abeng, Putra Selayar yang atas ridha Allah SWT menjadi Anggota DPR RI mewakili masyarakat Selayar, menyatakan kebanggaan atas pembangunan yang telah berlangsung di bawah kepemimpinan Syahrir Wahab.

Sejak awal – dan dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa negeri Indonesia ini, khususnya tanah asal saya Kabupaten Selayar, merupakan negeri dengan anugerah Allah yang luar biasa. Anugerah itu berupa kekayaan alam yang melimpah, keindahan panorama daratan dan lautan, serta kekayaan budaya. Namun saya masih menyatakan keprihatinan, karena ternyata yang selalu dikenal di luar negeri hanya Pulau Bali.

Untuk itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan seluruh upaya pembangunan yang telah dilakukan dan dibuktikan oleh Bupati sekarang, yaitu Drs. H.Syahrir Wahab, MM, yang saya tahu mempunyai skala prioritas dalam membangun Selayar ke depan. Prioritas pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur mulai dari listrik yang akan mampu menerangi seluruh desa di Kabupaten Selayar, sampai pemenuhan kebutuhan industri khususnya industri perikanan berorientasi ekspor. Prioritas selanjutnya adalah pengembangan Bandara dan Pelabuhan Laut sehingga Selayar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Prioritas lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM Selayar, melalui pembangunan sekolah unggulan, pembangunan BLK dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi.

Jika hal tersebut diselesaikan, Insya Allah Kabupaten Kepulauan Selayar akan mampu menjadi daerah yang dapat dibanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Syahrir Wahab. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bupati Selayar. Saya berharap, kita menghargai pembangunan yang telah dilakukan oleh Drs. H. Syahrir Wahab dengan memilihnya kembali menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bagian Lima:

“Jangan Tanya Saya: Biarkan Orang Lain Menilai“ (Part II)

• Mas’ud (Tokoh Pemuda, Desa Lambego, Kec. Pasimarannu):

Beberapa proyek yang ada di Pasimarannu adalah pembangunan SMP di Lambego, SMA di Bonerate, pengaspalan jalan ke Miantuu, dimana masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Begitupun dengan jalan tani serta dermaga yang berasal dari dana APBN, tapi kami tahu bahwa itu atas usaha Bapak Bupati. Begitupun dengan PLTS. Dari 6 Desa, 5 Desa mendapatkan masing-masing 50 PLTS, kecuali Desa Majapahit karena mendapatkan layanan PLTD. Masyarakat bersyukur karena tidak perlu membeli minyak tanah. Masyarakat sangat merasakan besarnya anggaran pembangunan dibanding (Bupati) periode sebelumnya. Saya yang sering membantu masyarakat, mengalami sendiri bagaimana Bupati sering memberikan bantuan.

Mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan di kepulauan – tentunya tanpa melupakan anggaran di daratan utama Selayar, diakui oleh semua pihak, baik teman maupun lawan politik Pak Bupati.

Dan mayoritas masyarakat kepulauan berharap, agar bisa dilanjutkan.

• Muh. Asdar (Penggiat Koperasi, Dusun Ujung, Desa Bontobulaeng, Pasimasunggu Timur):

Selain jalan lingkar Jampea, masyarakat juga mendapatkan bantuan mesin katinting, pupuk, bibit, dan kini sudah menghasilkan. Pencetakan sawah baru di Pasimasunggu dan pembuatan bendungan irigasi di Doda’ sudah membuahkan hasil. Di Doda’, Mangatti dan sebagian Benteng bahkan sudah dua kali panen. Koperasi Desa juga sudah eksis dan membantu petani dalam penyediaan pupuk dan dapat menyanggah harga beras. Dengan adanya koperasi, harga beras yang sebelumnya Rp. 1000 / liter, kini sudah Rp. 2.500 / liter. Masyarakat juga terbantu dengan adanya bantuan hand tractor. Yang sangat berkesan di masyarakat adalah, “gampang”nya Bupati memberikan sumbangan, baik untuk mesjid maupun untuk kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan. Walau beberapa proyek mengalami “kendala” dalam pelaksanaan di lapangan sehingga pengawasan harus lebih diperketat di masa mendatang, tapi harus diakui bahwa pembangunan di kepulauan, terutama di Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur sangat pesat dibanding dengan Bupati – Bupati sebelumnya. Banyak masyarakat yang bahkan berkata: “Sallomo rie istilah Bupati selama inni, na ngura inni tompa na lohe pembangunan” (sudah lama ada Bupati, kenapa baru (periode) sekarang banyak pembangunan?).

• Patta (Petani Kopra, Lembang Mate’ne Timur, Desa Lembang Mate’ne, Kecamatan Pasilambena):

Pembuatan jalan dari Lato’dok ke Barumbung betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ekonomi masyarakat mulai menggeliat, sebab akses ke pasar menjadi mudah, baik dengan kendaraan sendiri maupun menggunakan jasa ojek. Bahkan sekarang banyak yang mengangkut kopra dari kebunnya dengan menggunakan ojek. Kalau sebelumnya menggunakan kuda – dimana untuk 4 karung (karung beras – pen) yang beratnya sekitar 1 kwintal, sewanya sekitar 20 – 30 ribu sesuai jaraknya; dengan motor, sewanya tinggal sekitar 15 ribu untuk 1 kwintal, yang biasanya dipadatkan dalam 3 karung, dimana sewa per karungnya 5 ribu.

Yang sangat luar biasa adalah pembangunan dermaga Kawau, Desa Garaupa yang akan menjadi dermaga terbesar di Selayar sebab lebarnya 9 m, panjang lebih 300 m, dan konon anggarannya sekitar 30 m. Dan itu atas perjuangan Bapak Bupati di Jakarta.

Walau belum selesai, dimana tahap pertama yang saya dengar sudah menghabiskan 10 m, tetapi kemegahannya sudah kelihatan. Sekarang bahkan sudah dijadikan tempat hiburan dan rekreasi, sambil memancing. Kalau selesai, tentu bisa disandari fery dari Benteng atau dari dan ke Nusa Tenggara, sehingga akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Pasilambena dan kepulauan secara umum. Bagi saya, keterlaluangki tu pulonni ampa gele rihargai to la pausahaang injoki inni (kita orang pulau sangat keterlaluan apabila tidak menghargai orang yang telah mengupayakan semua ini).

• Dg. Maloga (Peternak, Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene):

Selain mesin katinting dan pemipaan air bersih ke rumah – rumah, di Desa ini ada juga bantuan kambing untuk kelompok ternak. Mereka berkelompok dan memiliki tempat penggembalaan bersama, tetapi masing – masing anggota kelompok memiliki kandang sendiri.

Dalam pembagian kambing untuk peternak, tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat. Memang banyak yang mengajukan (permintaan bantuan) kambing dan yang dapat belum semuanya. Tapi masyarakat bisa memahami bahwa anggaran terbatas. Mereka juga menyadari bahwa suatu hari nanti mereka akan mendapatkan giliran (diberi bantuan) juga.

Jadi tidak benar bahwa ada konflik dan ada isu negatif seputar bantuan itu. Bahkan saya sebagai salah seorang anggota kelompok ternak, adalah yang terakhir dipanggil untuk mengambil kambing setelah yang lain sudah terlebih dahulu dipanggil memilih. Saya sempat kecewa, karena yang tersisa kecil-kecil semua. Tapi istri saya minta bersabar dan mensyukuri yang ada, sebab pasti ada hikmahnya.

Alhamdulillah, bagian kambing kami yang 3 ekor sudah besar dan sudah ada yang melahirkan. Bahkan kami sudah menikmati hasilnya karena sudah sempat menjual seekor. Padahal kambing yang lain ada yang lumpuh, sakit-sakitan kena sola’, bahkan ada yang mati. Mungkin itu buah dari kesabaran dan kesyukuran kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena diberi rezki, dan berterima kasih kepada Bapak Bupati karena memberi kami bantuan kambing.

Apa yang kami alami itu mengajarkan, bahwa kalau kita tidak tahu bersyukur dan berterima kasih, kambing kita bisa mati.

Bagian Lima:

“Jangan Tanya Saya: Biarkan Orang Lain Menilai“ (Part I)

Kata government, yang kemudian kita terjemahkan menjadi pemerintah, berasal dari bahasa Yunani; kubernan, yang berarti nakhoda atau dalam kata kerja berarti mengemudikan kapal. Kata yang kemudian diadopsi ke dalam konsep pemerintahan moderen, mengandung penegasan peran nakhoda terhadap kapal dan penumpangnya. Nakhoda sebagai pemegang kemudi, bertanggungjawab secara penuh dalam mengemudikan kapalnya mengarungi lautan sekaligus bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpangnya.

Dan selama 5 tahun menakhodai Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab telah melakukan berbagai tindakan untuk daerah dan masyarakatnya.

Tapi ketika ditanya bagaimana komentarnya terhadap apa yang telah dilakukannya itu, Syahrir Wahab hanya mengatakan dengan suara rendah: “Biarkan orang lain yang menilai”.

Beberapa masyarakat yang melihat dan merasakan langsung kebijakan Syahrir Wahab bersedia memberikan testimoni. Begitupun dengan beberapa tokoh yang mengenal atau paling tidak pernah berinteraksi dengan Syahrir Wahab juga ikut memberikan komentarnya.

• Ansaruddin (Mantan Kades, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu):

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Appatanah – dan saya lihat menjadi permasalahan utama desa-desa lain, adalah masalah jalan, listrik dan air bersih. Dan itu sudah bisa kami nikmati sekarang. Banyak yang menutup mata terhadap perkembangan ini atau bahkan antipati terhadap Pak Bupati, tapi hal itu bukan karena pribadi Pak Syahrir dan kebijakannya. Tapi dalam beberapa kasus, mereka yang kecewa itu karena ada harapan mereka yang belum terpenuhi, misalnya dalam permohonan bantuan. Tapi ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, sebab semua bantuan itu sudah ada dalam APBD. Misalnya ada 50 yang bermohon bantuan keramba, tapi yang ada baru sepuluh, tentu tidak semuanya bisa dipenuhi. Sehingga muncullah kekecewaan dari yang tidak mendapatkan, padahal tahun depan bisa saja mereka mendapatkan juga karena yang saya lihat anggarannya masih ada di APBD. Ini yang tidak fair.

Dari itu, ketika ada masyarakat yang minta tolong dibuatkan proposal bantuan, saya selalu mencari tahu mengenai anggarannya di APBD. Kalau ada, saya akan buatkan dan fasilitasi, dan kalau tidak ada, saya akan berikan pemahaman bahwa kalaupun bermohon 10 kali misalnya, tidak akan diberikan sebab memang tidak ada posnya atau anggarannya. Hal inilah yang harus disampaikan ke masyarakat agar mereka bisa mengerti.

Sampai sejauh ini, bantuan yang ada sudah dinikmati masyarakat. Mesin katinting misalnya, sudah dimanfaatkan oleh para nelayan, dengan PK yang beragam sesuai dengan kapasitas kapal atau perahunya. Dan hal itu memang sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga tidak tepat bila ada yang mengatakan bahwa mesin-mesin tidak digunakan sebab tidak sesuai dengan kapasitas kapal atau perahu penerima. Dan yang membanggakan saya dari masyarakat Appatanah, beberapa masyarakat tidak serta – merta menerima bantuan mesin karena sudah beralih profesi menjadi pedagang atau pengumpul ikan, walaupun mesin tersebut bisa saja diuangkan dengan menjualnya.

Bantuan keramba dari pemerintahpun sudah hampir menghasilkan, dimana dalam waktu dekat akan panen dengan jumlah lobster lebih 1000 ekor.

Saya tidak melihat bahwa ada bantuan yang tidak tepat sasaran – terutama yang saya lihat di desa ini. Bahkan program-program yang dari pemerintah sudah dinikmati masyarakat, terutama jalan, listrik, dan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Fasilitas air bersih juga sudah akan ditingkatkan sarana dan prasarananya oleh UNICEF melalui Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar. Insya Allah sebelum akhir tahun, masyarakat Appatanah sudah bisa memutar kran di dalam rumah.

Jadi, hanya yang tidak mempunyai hati nurani yang mengatakan bahwa program yang ada tidak bermanfaat dan tidak perlu dilanjutkan.

• Muh. Haris / Baso Tompe (Nelayan / Tokoh Masyarakat, Binanga Benteng, Desa Binanga Sombaiya, Kecamatan Bontosikuyu):

Di samping program yang bisa dinikmati masyarakat umum, bantuan langsung ke masyarakat sudah dinikmati hasilnya oleh masyarakat. 17 nelayan di Binanga Sombaiya sudah memanfaatkan mesin katinting yang didapatkan, dan sudah tidak mendayung lagi ketika melaut. Begitupun dengan 2 kelompok nelayan dengan anggota masing-masing 10 orang dimana setiap kelompok mendapatkan 5 mesin, juga sudah memanfaatkannya.

Peningkatan dari sisi ekonomi dengan adanya bantuan ini, memang belum maksimal, tetapi hal itu lebih karena harga ikan yang memang sedang turun. Misalnya, beberapa waktu lalu harga ikan teri sekitar 300 ribu per keranjang, kini tinggal 150 ribuan per keranjang. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu pemasaran hasil tangkap nelayan.

Dari 30 ekor bantuan sapi untuk kelompok peternak di Dusun Binanga Benteng, dari 27 ekor betina, 24 ekor sudah melahirkan. Para peternak memang sudah siap untuk mengembangkan usaha ini, yang antara lain sudah mempersiapkan kandang terlebih dahulu, serta penanaman tanaman yang akan dijadikan pakan ternak. Harapan kami para peternak ke depan, adalah adanya bantuan kawat duri, sehingga kandang dan tempat pencarian makan bisa diperluas dan tidak mengganggu tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat. Bantuan ini, membuat kami, terutama yang telah menerima bantuan dan merasakan manfaatnya, dapat dilanjutkan, sebab bukti sudah ada.

• Andi Norma (Tokoh Perempuan, Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu):

Ketika masyarakat mulai membuka lahan persawahan di dekat Bandara, sebenarnya saya melihat akan adanya keragu-raguan, apakah persawahan yang mereka buka bisa berkembang atau tidak. Tapi karena dukungan pemerintah dalam hal ini sangat serius, sehingga kini sudah bisa dibayangkan hasilnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bapak Bupati langsung memberikan bantuan hand tractor kepada kelompok tani di Desa Bontosunggu ini.

Para petani bisa mengolah sawahnya dengan lebih baik. Di samping itu, petani tambak juga telah memanfaatkan hand tractor ini ketika mereka membenahi tambak mereka, terutama dalam membolak balik tanah tambak dalam persiapan menurunkan bibit. Pekerjaan yang selama ini berat dilakukan karena menggunakan cangkul, kini para petambak mulai melirik tambak mereka kembali untuk dikelola dengan lebih serius.

Di samping itu pula, di Desa Bontosunggu ini, juga ada bantuan langsung modal usaha untuk kelompok pembuat terasi, dan hasilnya, produk mereka bisa ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik, bahkan kini sudah ada yang menjualnya dengan kemasan menarik sehingga bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di daerah lain.

Yang perlu disyukuri adalah, bahwa, dalam penyaluran bantuan ini, baik keramba, hand tractor, mesin katinting dan modal usaha, Pak Kades memang tegas dalam mengusulkan masyarakatnya yang akan mendapatkan bantuan, terutama dalam melihat profesi dari calon penerima bantuan.

Bisa jadi, karena berdasarkan indikator yang jelas, sehingga bantuan tidak menjadi yang mubazir, dan kini masyarakat sudah bisa melihat hasilnya.

• H. Baso Sayang (Imam Dusun, Tonjo, Desa Kayu Bauk, Kecamatan Bontomatene):

Permasalahan utama Desa Kayu Bauk adalah jalan yang menghubungkan Desa ini dengan ibukota kecamatan dan desa lain yang sudah sangat parah. Begitupun dengan jalan lingkar dusun. Di samping tinggal batu – batuan karena aspalnya sudah “habis” terkikis, juga dimana-mana berlubang. Dan itu saya hitung sudah lebih 10 tahun tidak diperbaiki.

Melalui beberapa acara yang dihadiri oleh Bapak Bupati, kami menyampaikan keluahan – keluhan, antara lain masalah jalan tersebut. Tahun 2007, jalan lingkar Desa mendapatkan pengaspalan. Dan tahun 2009, jalan poros antar desa, tidak saja diaspal, tapi malah dihotmix. Dan kini sudah sangat mudah untuk ke dan dari desa ini.

Hal lain yang kami keluhkan juga setiap ada pertemuan dengan Bapak Bupati adalah masalah air bersih. Tapi dengan dialirkannya air Tajuiya, kini kami bisa menikmati air bersih walau kami masih harus menumpang di Dusun Sapohatu karena jalur pipa ke dusun ini belum ada. Tapi ini sudah sangat membantu, sebab masyarakat sudah bisa mandi dan mencuci, setelah selama beberapa tahun kami “tersiksa” oleh masalah air bersih.

Bisa dibayangkan, beberapa tahun terakhir, untuk air minum saja, kami harus antri antara setengah sampai satu hari untuk mendapatkan seember air. Apalagi untuk mandi dan mencuci. Selama ini, terutama pada musim kemarau, beberapa masyarakat harus pergi ke sumur pada tengah malam dan kembali di pagi hari agar aktifitas rutin tidak terganggu. Sebab kalau subuh baru ke sumur, paling siang atau bahkan sore hari baru mendapatkan giliran karena yang menimba harus satu persatu agar air tidak keruh.

Kini dengan adanya pemipaan air Tajuiya, walaupun belum melewati dusun Tonjo, tapi kami sudah bisa menikmatinya walau melalui keluarga di dusun Sapohatu.

Dalam pertemuan dengan Bapak Bupati beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah mengusulkan agar air Tajuiya juga bisa dialirkan ke kampung kami. Kalau hal itu terwujud, berarti permasalahan terbesar masyarakat di dusun ini sudah bisa teratasi.

Dengan adanya pipanisasi saja saat ini, dimana masyarakat sudah merasakan manfaatnya, beberapa masyarakat pernah menyampaikan kepada saya; so’di sambung-sambungang jua ummurunni, kusambung ummuru’na pa’ Bupati (seandainya umur bisa disambung (oleh manusia), saya akan sambung umurnya Pak Bupati).

Bagian Empat:

“Impian Bernama Selayar” (Part II)

Selain untuk pengembangan ikan hias, Kepulauan Selayar juga sangat potensial untuk pengembangan ikan karang. Ikan karang sebagai indikator kesuburan terumbu karang banyak ditemukan di pantai timur dan barat Pulau Selayar, Pulau Polassi, Pulau Tambolongan, Pulau Kayuadi, Pulau Jampea, Pulau Kalao (Lambego), Pulau Bonerate, Pulau Kalaotoa, Pulau Madu dan Pulau Karompang, dimana species ikan karang yang umum ditemui adalah kelompok ikan Chaetodontidae (Butterfly Fishes), Apogonidae (Cardinal Fishes) dan Scaridae (Parrot Fishes).

Dalam rangka mempercepat program – program strategis dimaksud, Pemerintahan Daerah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah peningkatan fasilitas pendukung yang siap menunjang percepatan program di atas, antara lain:

A. Peningkatan Infrastruktur

• Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, termasuk jalan lingkar timur daratan Selayar, hotmix semua jalan kabupaten, peningkatan jalan lingkar Jampea, termasuk pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan kepulauan
• Meningkatkan rehabilitasi dan pembangunan dermaga di kecamatan kepulauan sehingga bisa disandari fery
• Meningkatkan frekuensi penyeberangan antar pulau dan daerah
• Meningkatkan kontinuitas dan frekuensi penerbangan dari dan menuju Bandara Aroeppala dan menjadikannya Bandara Transit
• Meningkatkan cakupan air minum serta kualitas sanitasi wilayah permukiman
• Mengembangkan penyulingan air laut di semua pulau yang tidak ada sumber air tawarnya
• Meningkatkan rehabilitasi kawasan kumuh
• Meningkatkan pembangunan tanggul pengaman pemukiman, pantai dan sungai di semua wilayah rawan bencana.
• Menuntaskan pembangunan pabrik es di kecamatan kepulauan
• Memfasilitasipembangunan SPBU di kecamatan daratan dan kepualauan

B. Peningkatan Pasokan Pembangkit Listrik
Di saat daerah lain tidak perlu repot-repot memikirkan soal listrik, bahkan mungkin bisa mengabaikannya sama sekali karena jaringan listrik PLN sudah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, namun sebagai kabupaten kepulauan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi, tentu saja tantangan di sektor ketenagalistrikan bukanlah perkara mudah. Saat ini, karena faktor usia, mesin pembangkit PLN telah mengalami kehilangan daya dari kemampuan maksimumnya (derating) sekitar 23%. Inefisiensi ini berdampak pada borosnya pemakaian bahan bakar dan kemungkinan sering terjadinya kegagalan operasi yang akan menyebabkan pemadam listrik. Tidak heran bila PLN mengalami kerugian rata-rata Rp2 milyar per tahun. Sementara itu, dengan total daya mampu sebesar 4.310 kW dan daya tersambung sebesar 9.767.900 VA atau setara dengan 8.302.715 W, serta beban puncak sebesar 3.260 kW, tampak bahwa keandalan pasokan sistem pembangkit yang ada kurang memadai. Dengan melihat jumlah calon pelanggan yang masuk daftar tunggu sudah mencapai sekitar 500 sambungan, penyediaan pasokan listrik jangka pendek merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Performa sistem pembangkit PLD yang ada di Ujung Jampea, Kayuadi, dan Bonerate, yang masing-masing berkapasitas 100 kVA, tidak ada bedanya. Inefisiensi mesin membuat hasil penjualan daya hanya cukup untuk ongkos bahan bakar dan gaji karyawan. Dengan kondisi seperti ini, sangat sulit menambah jumlah pelanggan dengan kapasitas mesin yang rendah, terlebih lagi penambahan jaringan baru mengingat perkampungan umumnya saling terpisah. Padahal calon pelanggan daftar tunggu di kepulauan juga kian panjang.

Tantangan sektor ketenagalistrikan di daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN dan PLD, terutama di pulau-pulau kecil, tentu lebih berat lagi. Mesin pembangkit tenaga disel memang telah menjadi solusi jangka pendek, namun karena berbiaya mahal, pasokannya tidak maksimal. Dalam sehari rata-rata hanya beroperasi selama 6 jam. Jadi ketersediaan pasokan listrik belum mampu mengakselerasi aktivitas ekonomi, karena baru sebatas untuk penerangan di malam hari.

Sektor ketenagalistrikan tentu saja akan menjadi isu yang jauh lebih penting lagi jika dikaitkan dengan rencana percepatan pembangunan dan peluang investasi. Sebagai contoh kasus, DEPO BBM di Pamatata membutuhkan 105 kVA atau kira-kira sama dengan sambungan ke seratus rumah penduduk. Bisa dibayangkan besar daya yang dibutuhkan nantinya untuk menunjang aktivitas ekonomi di sektor industri perikanan, pertanian, pariwisata, atau jenis industri lainnya.

Berdasarkan kondisi ini, sehingga Syahrir Wahab member perhatian besar terhadap sektor ini, dan telah direncanakan bahwa seluruh daratan Selayar akan terjangkau layanan PLN, dan seluruh kecamatan kepulauan akan ditingkatkan melalui layanan PLTD dan PLTS. Tahun 2010, telah direncanakan pembangunan PLTU Batubara dengan kapasita2 2 x 3 MW (6000 KW) atau lebih besar dari daya PLN saat ini.

C. Peningkatan Aksesibilitas Antarpulau
Hingga saat ini, aksesibilitas antarpulau masih menjadi kendala utama dalam mendorong aktivitas ekonomi dan percepatan pembangunan di kepulauan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kendala ini akan lebih terasa lagi pada musim ombak besa. Jika dicermati lebih dalam, rendahnya aksesibilitas antarpulau di musim yang berlangsung sekitar empat bulan ini ternyata berdampak luas. Bukan saja mobilitas manusia dan barang yang terhambat, namun juga secara relatif menimbulkan stagnasi aktivitas ekonomi dan pembangunan di kepulauan. Pelayanan publik pun ikut terhambat, seperti, antara lain, tenaga kesehatan kesulitan menjangkau wilayah kerjanya dan tenaga guru yang kesulitan kembali ke tempat kerjanya.

Persoalan ini akan teratasi dengan adanya sarana transportasi reguler antarpulau yang dapat beroperasi normal sepanjang tahun. Untuk itu, perhatian utama di sektor transportasi adalah upaya bagaimana fery bisa sandar di semua kecamatan kepulauan.

D. Peningkatan Kapasitas SDM
Selain mencetak tenaga terampil melalui Balai Latihan Kerja (BLK), program beasiswa dan bantuan pendidikan diharapkan mampu mencetak SDM yang berkualitas, terutama untuk bidang yang berhubungan dengan sumberdaya alam, antara lain, bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan migas.

Untuk bidang pertanian dan perikanan, diharapkan dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, Selayar sudah memasuki era industrialisasi berdasarkan sumberdaya alam lokal, oleh sumberdaya manusia lokal.

Dengan demikian, diharapkan, dalam 5 tahun ke depan, Kabupaten Kepulauan Selayar mampu mandiri.

Bagian Empat:

“Impian Bernama Selayar”

Syahrir Wahab termasuk tokoh yang mampu berkomunikasi secara baik. Kendati bukan seorang orator ulung, konsep pemikirannya dituangkan dalam kata dan kalimat sederhana dan jernih sehingga mudah dicerna.

Kemampuan berbicara bukanlah segala-galanya, seperti beo yang bisa mengucapkan kata-kata dengan indahnya dan kemudian kita kagum.

Kendati sebagian orang menganggapnya kaku, tidak menciutkan nyalinya untuk berbuat yang terbaik untuk daerahnya.

Syahrir Wahab tidak saja serius memberikan pelayanan cepat, tetapi juga dalam merencanakan program strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap (gradual). Membaca buku Tenang-Tenang Menghanyutkan (2005), bisa disimpulkan, bahwa sebagai birokrat, Syahrir Wahab mempunyai visi yang jauh ke depan.

Merujuk John P. Kotter (Leading Change; 1997), visi adalah gambaran realitas masa depan yang menarik dan logis (rasional). Visi bagi seorang politisi sangatlah mendasar, karena merupakan energi utopia untuk mendepa masa depan secara lebih rasional. Visi ini juga bisa diartikan sebagai tempat berpijak, fondasi, atau semacam elan visioner yang memungkinkan seseorang merumuskan langkah-langkahnya secara nyata bagi perbaikan sebuah sistem apapun di masa depan.

Satu hal yang paling dihindarinya, adalah kata-kata “besar” dengan retorika dan argumentasi tanpa praktek. Yang diyakini dalam kesederhanaannya adalah, “kita lebih sering menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan”.

Tidak heran bila Syahrir Wahab mengedepankan praktek dan kerja nyata, dan bukan 3 M. 3 M seperti yang kita kenal adalah; Memuji-muji kemajuan daerah lain, Memuji potensi yang kita miliki dan Mono’maki (berhenti sampai di situ saja).

Padahal tak dapat disangkal, anugerah terbesar Kepulauan Selayar adalah karena letaknya yang sangat strategis. Letak geografis Kepulauan Selayar yang berada pada jalur pelayaran regional, nasional bahkan internasional, belum mampu memberikan nilai tambah, baik sebagai pusat transit / tujuan arus barang, penumpang dan jasa. Padahal, kondisi geografis seperti ini, seharusnya mampu menjadikan Kepulauan Selayar, antara lain sebagai Pusat Distribusi Logistik.

Di bidang pertanian, lahan tidak produktif tidak kurang dari 29% luas wilayah daratan Selayar. Juga termasuk lahan tidur yang masih sangat luas, ditambah dengan sistem pertanian yang masih tradisional. Sementara itu, kelapa, sebagai salah satu komoditas perkebunan dominan di daerah kepulauan ini, produksinya terus menurun karena lambatnya peremajaan. Di sisi lain, perkebunan jeruk keprok Selayar, kondisinyapun hampir sama.

Di bidang perikanan, walaupun perairan Selayar memiliki potensi perikanan yang berlimpah, tapi hingga saat ini, masih lebih banyak dinikmati oleh nelayan dari luar Selayar. Begitupun dengan luas baku lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk usaha tambak maupun untuk budidaya rumput laut.

Di bidang Pariwisata, walau Takabonerate telah menjadi ikon daerah ini dan keberadaannya telah sangat dikenal, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, namun hingga kini, belum mampu menjadi daerah tujuan wisata (DTW) bahari. Begitupun dengan potensi wisata alam (darat), wisata budaya dan sejarah.

Sedang di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepulauan Selayar juga memiliki potensi pasir besi dan kandungan minyak yang belum terkelola.

Berdasarkan potensi – potensi yang ada di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerja sama dengan Menko Perekonomian dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatn Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar).

Dalam blueprint (cetak biru) tersebut, paling tidak ada 4 (empat) kebijakan yang telah dicanangkan, yaitu :

• Selayar sebagai Bandar Niaga di KTI;
• Selayar sebagai Pusat Logistik dan Industri Perminyakan di KTI;
• Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional; dan
• Selayar sebagai Pusat Pengembangan Perikanan Terpadu.

1. Selayar Sebagai Bandar Niaga di KTI
Selayar dicanangkan sebagai Bandar Niaga di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan pertimbangan, antara lain:

• Posisi geografis Selayar yang berada pada titik tengah Indonesia, dengan sebaran potensi di dalamnya meliputi: potensi perikanan, pariwisata, minyak bumi dan gas, serta potensi SDA lainnya;
• Sebagai Bandar Niaga, akan menciptakan efisiensi dan nilai tambah secara nasional dalam melayani aktivitas niaga antara wilayah – wilayah di KTI dengan wilayah-wilayah di KBI demikian pula sebaliknya;
• Akan menurunkan inflasi dalam pelaksanaan distribusi kebutuhan bahan pokok dari KBI ke KTI; dan
• Sebagai Bandar Niaga, diharapkan akan mampu melayani pasokan barang ke dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar. Selain itu, Bandar Niaga ini akan melayani pemenuhan kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI.

2. Selayar sebagai Pusat Logistik dan Industri Perminyakan di KTI
Selayar sebagai Pusat Logistik dan Industri Perminyakan di KTI, didasarkan pertimbangan strategis, antara lain:

• Selama ini satu-satunya daerah yang melayani kebutuhan logistik bagi industri perminyakan di Indonesia adalah Surabaya.
• Berdasarkan kondisi di atas, untuk pengembangan industri perminyakan di wilayah KTI termasuk industri perminyakan yang akan dibangun di Selayar, pasokan logistiknya dapat didistribusikan melalui Selayar;
• Menciptakan efisiensi secara nasional dalam proses pendistribusian logistik perminyakan, karena dekat dengan sumber dan kawasan industri perminyakan di wilayah KTI;
• Selayar memiliki potensi cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar melalui 3 (tiga) blok, yaitu; (1) Blok Karaeng, berlokasi di lepas pantai Pulau Selayar bagian barat; (2) Blok Selayar, berlokasi di lepas pantai Pulau Selayar bagian timur; (3) Blok Kambuno, berlokasi di lepas pantai Pulau Selayar bagian timur.

3. Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional
Potensi sumberdaya alam Selayar sangat memungkinkan untuk pencanangan tersebut, sebab didukung oleh:

• Potensi wisata alam yang banyak dan sudah dikenal luas, diantaranya Taman Nasional Laut Takabonerate;
• Hamparan pasir putih di sepanjang pantai pulau – pulau Selayar bagian barat;
• Kawasan terumbu karang di hampir seluruh wilayah laut Selayar yang cocok untuk wisata diving dan snorkeling.

4. Selayar sebagai Pusat Pengembangan Perikanan Terpadu
Dengan panjang garis pantai sekitar 670 km serta jumlah pulau sebanyak 130 buah dan kawasan terumbu karang tidak kurang dari 4.400 hektar yang tersebar di beberapa tempat, sangat potensial untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya. Di samping itu pula, Selat Selayar juga merupakan jalur utama pelayaran nasional sehingga daerah ini sangat cocok dikembangkan menjadi pusat industri perikanan. Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas perairan sekitar 25.200 km2 memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah, misalnya untuk perikanan tangkap, yaitu;

• Potensi Ikan Pelagis 6.380 ton / thn
• Potensi Ikan Demersal : 11.309 ton / thn

Jenis ikan pelagis besar yang ditangkap di perairan Selayar adalah ikan Madidihang (Tuna Ekor Kuning), ikan Cakalang, dan ikan Layang.

Potensi lestari ikan Madidihang sekitar 759,6 ton / tahun, ikan Cakalang sekitar 1.266 ton / tahun, ikan Layang sekitar 401,4 ton / tahun, serta potensi lestari ikan pelagis lainnya sekitar 3.903 ton / tahun (Studi Pendugaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, 2006).

Dengan tingkat produksi tertinggi ikan pelagis besar pada tahun 2008 yang baru sebesar 1.734 ton, berarti, pemanfaatan baru mencapai 44 % dari potensi lestarinya (Potensi Lestari adalah 80 % dari total pendugaan potensi keseluruhan).

Untuk perairan Laut Flores dan Teluk Bone yang berhubungan langsung dengan perairan Kepulauan Selayar dengan luas kurang lebih 340.000 km², luas untuk perikanan pelagis sekitar 333.000 km² sehingga penyebaran ikan pelagis dianggap merata dengan kepadatan sekitar 0,25 ton / km² dan untuk perikanan demersal sekitar 7.000 km² dengan kepadatan sekitar 0,21 ton / km².

Untuk perikanan budidaya, Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat potensial untuk kegiatan budidaya laut dan kegiatan budidaya air payau (tambak).

Beberapa jenis komoditas yang potensil untuk dibudidayakan, antara lain: (1) rumput laut: Eucheurma sp; (2) Crustacea: udang windu dan kepiting; (3) Echinodermata: teripang; (4) Mollusca: kerang darah, kerang hijau, dan kerang mutiara; (5) Ikan:bandeng, kerapu, kakap, dan baronang. Selain itu, beberapa jenis mollusca lain yang potensial untuk dibudidayakan adalah kima, lola, dan abalone.

Bagian Tiga:

“Berlayar Di Tengah Hempasan Angin”

Semakin tinggi satu pohon, semakin banyak angin yang menimpanya. Menjabat di saat kebebasan pers dan menyatakan pendapat menemukan bentuknya, Syahrir Wahab harus siap dihempas angin.

Dari teori keperkasaan media seperti pernah dikupas oleh Jalaluddin Rakhmat (Psikologi Massa, 2000), media (tulisan, pen), kalau kita perhatikan, pada dasarnya lebih mengarah memperteguh keyakinan yang ada. Teori uses and gratification menjelaskan, media massa memang tak dapat mempengaruhi atau merubah sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, sudah tentu media massa mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat.

Walter Lipmann (Public Opinion, 1965), jauh-jauh hari sudah mengamati hal seperti ini, menurutnya: “For the most part we do not see, and than define, we define first and than see. (Dalam banyak hal dimana kita tidak melihat, tapi kemudian (harus) mengartikan, kita mengartikan terlebih dahulu baru kemudian melihat).

Kata-kata informasi – sebagai medium (kata ganti tunggal untuk media) dalam bentuknya yang netral, merupakan bentuk representasi. Istilah representasi menunjuk kepada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan “sebagaimana mestinya”. Apalagi, sering seorang penutur atau informan (pemberi informasi) melakukan interpretasi berdasarkan kerangka referensinya. Pada akhirnya, seorang penutur atau pewarta tak akan mampu sepenuhnya menggambarkan seluruh realitas sosial yang terjadi. Yang ada hanyalah realitas sosial yang telah dimaknai sedemikian rupa, sehingga belum tentu identik dengan realitas yang terjadi. Realitas yang sama menciptakan makna yang berbeda bila didefinisikan.

Isu pertama yang muncul lewat warung kopi adalah isu plesetan kata Amanah – Visi yang diusungnya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Selayar tahun 2005. Sedang melalui koran, adalah pada bulan Agustus 2006, tidak lama setelah menjabat Bupati Selayar, tentang masa lalunya ketika masih menjabat Sekretaris Daerah Jeneponto dimana Syahrir Wahab diberitakan masih mempunyai pinjaman yang belum dilunasinya. Tapi yang paling “ramai” adalah isu korupsi yang ramai diberitakan koran pada bulan Agustus 2007, ketika Syahrir Wahab dilaporkan ke KPK mengenai adanya dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Selayar periode 2005/2006.

Seperti sudah membayangkan tantangan seperti ini, Syahrir Wahab hanya menanggapi dingin. Ketika dikonfirmasi oleh media dan dimuat pada bulan yang sama, Syahrir Wahab hanya mengatakan bahwa ini hanya “terkait dengan bagi-bagi proyek yang tidak memuaskan semua pihak”. Dan mengenai “masa lalu”nya di Jeneponto, “kenapa media tidak mengecek dan memberitakan ketika hal itu sudah selesai?”

Mengenai laporan KPK, Syahrir Wahab mempersilahkan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang dilaporkan, sehingga masyarakat Selayar mengetahui yang sebenarnya. Dan sebagaimana sebuah informasi yang tidak berdasar, akhirnya berita itu hilang dengan sendirinya, tidak di warung kopi apalagi di media massa.

Tahun 2006, Organisasi Mahasiwa, Pemuda dan Pelajar asal Selayar di Makassar, Gempita, yang sering dibantunya, bahkan mendemonya karena dianggap terlalu memprioritaskan pembangunan kepulauan dari pada daratan.

Maret 2010, berita miring seputar orang nomor satu di Selayar ini muncul kembali, yaitu dengan dipanggilnya putra Bupati sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai pengadaan dan pemasangan tiang listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Walau dipanggil hanya sebagai saksi, tapi yang berkembang di beberapa kalangan masyarakat Selayar, adalah bahwa putra Bupati sudah tersangka bahkan sudah ditangkap. Bahkan ada yang dengan meyakinkan mengatakan bahwa akhirnya akan “sampai” ke Bupati. Ada yang berharap, ada yang prihatin dengan berita – berita seperti ini.

Belum lagi isu yang menimpa putri – putri dan menantu dari Syahrir Wahab. Isu – isu seperti ini sudah tidak terlalu menggangu, walau terkadang harus menyembunyikan kesedihan. Walau pada dasarnya sudah “siap” sebagai risiko atas jabatan sang ayah, tapi toh pada akhirnya mereka adalah juga manusia.

Semua itu justru memicu mereka untuk bekerja lebih keras, tidak saja untuk menepis yang diprasangkakan, tapi terutama untuk membuat bangga sang ayah yang sekaligus atasan. Tidak sulit, selain karena memenuhi syarat secara kepangkatan, juga karena memiliki perjalanan karir yang tidak singkat, serta pendidikan yang rata-rata S2.

Salah seorang menantu Syahrir Wahab yang bekerja sebagai Bagian Tata Usaha di RSUD dan pernah dikabarkan bahwa ia “ingin menguasai” Rumah Sakit, hanya mengatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit kebanggaan Selayar tersebut. Dia siap untuk “bertengkar” dengan siapa saja – termasuk dengan Kepala Rumah Sakit, selama itu untuk meningkatkan pelayanan. Dalam beberapa kasus, diakuinya, ia memang sempat “memaksakan” beberapa pelayanan kepada masyarakat tidak mampu.

Hal inilah yang menjadi latar belakang, kenapa ia “menerima” menjadi Kepala Tata Usaha, walau ia seorang dokter ahli / spesialis.

Hal lain yang diperjuangkannya, adalah, adanya peningkatan insentif bagi perawat dan dokter jaga, termasuk adanya tunjangan kesejahteraan untuk semua tenaga kesehatan, bukan hanya dokter ahli, dokter gigi, dokter umum, serta dokter dan perawat yang jaga.

Hal lain yang juga menjadi obsesinya, adalah peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga keperawatan. Untuk mewujudkan obsesinya itu, telah didirikan SMK Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Indonesia (YAPI) Makassar yang bertujuan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia kesehatan sejak dini.

Isu lain yang menimpa adalah isu dan berita media pada Februari 2010 seputar dugaan manipulasi survey yang dijadikan dasar oleh Partai Golkar dalam menentukan calon usungan mereka di Pilkada Selayar 2010. Dan yang paling menghebohkan, Syahrir Wahab dituduh merogoh kocek dan mengeluarkan Rp 3 milyar kepada pengurus DPP Golkar dalam memuluskan langkahnya mengendarai Partai berlambang beringin itu bersama pasangannya H. Saiful Arif, SH.

Walau sempat dibantah dengan singkat bahwa hal itu tidak benar, Syahrir Wahab juga mempersilahkan media bertanya langsung ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Ketika dikonfirmasi oleh salah satu media, salah seorang pengurus teras partai ini justru mengatakan yang sebaliknya, bahwa yang akan membantu justru DPP, sebab target Golkar adalah menang di semua Pilkada.

Yang terjadi, selain Golkar dengan 5 kursi di DPRD, Syahrir Wahab bersama pasangannya, diusung oleh Partai Amanat Nasional (5 kursi), PKB (2 kursi), PPP (1 kursi), Gerindra (1 kursi), Barnas (1 kursi), PKS dan 11 Partai non Parlemen.

Di bulan yang sama, menjelang Musda Golkar Maret 2010, muncul berita di media mengenai penolakan Golkar terhadap rencana Syahrir Wahab untuk maju sebagai kandidat Ketua DPD II Golkar Selayar. Tapi seperti yang sudah diprediksikan oleh banyak kalangan, Minggu 28 Maret 2010, Syahrir Wahab terpilih sebagai Ketua, dan Hasanuddin Khaer yang menjadi salah seorang pesaingnya namun kemudian mundur dari pencalonan, kini menjabat Sekretaris.

Derasnya kritikan bahkan serangan terhadap diri, keluarga dan kebijakannya tidak melunturkan niatnya untuk berbuat yang terbaik. Bahkan dalam banyak hal, semua itu justru membuatnya bersyukur. Sebab ketika semua itu menimpa, hal itu membuktikan bahwa ia telah melakukan sesuatu. Sedang semua komentar miring, juga telah membuktikan bahwa ia telah melakukan yang baik. Bukankah kemampuan menilai bahwa sesuatu itu buruk karena telah melihat yang baik?

Orang-orang yang mengkritiknya secara negatif bahkan cenderung memfitnah, diyakini oleh Syahrir Wahab bahwa mereka itu hanya ingin membuatnya gagal. Sehingga segala kecurigaan bahkan hujatan dianggapnya sebagai pemicu untuk berbuat yang lebih baik.

“Orang sukses adalah orang – orang yang dapat membangun fondasi dari batu – batu yang dilemparkan oleh orang lain kepadanya” (David Brinkley, jurnalis senior dan komentator televisi AS).

Maka betapapun derasnya angin menghempas, layar tetap dikembangkan, …… dan perahu semakin melaju.

Bagian Dua:

“Jangan Biarkan Masyarakat Menunggu”

Di bidang peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan trend yang semakin membaik. Upaya peningkatan profesionalisme ini dicanangkan oleh Syahrir Wahab di awal kepemimpinannya, melalui 4 (empat) Tertib dan 4 (empat) Sukses; Tertib Administrasi Kepegawaian, Tertib Administrasi Keuangan, Tertib Administrasi Perlengkapan & Peralatan, Tertib Peraturan Perundang – Undangan; Sukses Pelayanan Kepada Masyarakat, Sukses Peningkatan Pendapatan Daerah, Sukses Pelaksanaan Pengawasan dan Sukses Pelayanan Pembangunan. Hal ini dapat diamati dari penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik (good governance) dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, serta semakin responsifnya pemerintah daerah atas berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang sangat pesat pada semua sektor. Pada sektor transportasi, seluruh ruas jalan di kota Benteng dan sebagian besar ruas jalan poros Pamatata – Pattumbukang, serta beberapa ruas jalan kabupaten telah ter-hotmix. Di samping itu, telah dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkar pulau Jampea sepanjang 60 km, Bonerate dan pembangunan jalan penghubung antar Desa, jalan tani, setapak serta paving block. Di Pamatata, juga sedang dibangun pelabuhan laut yang nantinya akan mengintegrasikan Kepulauan Selayar ke dalam Sistem Transportasi Laut Nusantara (STLN). Demikian pula perluasan dan perpanjangan landasan Bandar Udara Aroeppala di Padang, dari 900 m menjadi 1500 m, sehingga nantinya bisa didarati pesawat yang berukuran lebih besar.

Selanjutnya, pada sektor kelistrikan, kapasitas pembangkit PLTD milik PLN, meningkat dari 3.288 kW pada 2005 menjadi 5.836 kW pada 2009. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memberikan bantuan mesin pembangkit untuk wilayah-wilayah yang belum atau sulit terjangkau jaringan listrik, termasuk pemberian PLT Surya yang tersebar di 42 desa di wilayah kepulauan sebanyak 2.304 unit.

Di sektor ketersediaan air minum, sumber air baku PDAM telah bertambah dari empat menjadi tujuh buah, pembuatan 31 sumur bor dan pembangunan 10 unit instalasi penyulingan air laut menjadi air siap minum.

Di bidang pengembangan sumber daya air untuk pengairan, terjadi peningkatan jumlah bendung dan embung, dari 24 buah pada akhir 2006 menjadi 47 buah pada akhir 2009. Saluran irigasi bertambah dari 23.630 m pada akhir 2006 menjadi 38.592 m pada akhir 2009.

Selanjutnya pada sektor kesehatan, Syahrir Wahab juga telah melakukan beberapa terobosan. Untuk menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sehat dan menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, salah satu terobosan besar di tahun kedua pemerintahannya, adalah diberlakukannya pelayanan kesehatan gratis melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 146 tanggal 1 Juli 2006. Kebijakan Syahrir Wahab ini lebih cepat 2 (dua) tahun dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan menyadari bahwa kesehatan disamping sebagai hak asasi juga sebagai “investasi” dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dalam 5 (lima) tahun kepemimpinannya telah dilakukan peningkatan alokasi pembiayaan pembangunan kesehatan, peningkatan sarana dan parasarana kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.Dalam hal pembiayaan kesehatan, Syahrir Wahab hanya butuh waktu 2 (dua) tahun untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan menjadi Rp. 25.385.439.842 pada tahun 2007 dari Rp. 13.829.411.000 pada tahun 2005.

Dalam hal ketersediaan sarana parasarana pelayanan kesehatan masyarakat, Syahrir Wahab telah berhasil meningkatkan type Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selayar dari type D menjadi type C disertai pembangunan gedung baru yang megah, bahkan tergolong mewah untuk kategori Rumah Sakit yang berada di sebuah daerah kepulauan. Disamping itu pula, dalam 5 (lima) tahun kepemimpinannya, telah dibangun 3 buah Puskesmas baru, 16 buah Pustu dan 9 buah Poskesdes. Pada saat yang sama, peralatan kesehatan juga terus dilengkapi dan dimodernisasi.

Jumlah tenaga kesehatanpun meningkat dari 320 orang pada tahun 2005 menjadi 383 orang pada tahun 2008. Tenaga Dokter Umum sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kategori “sangat dibutuhkan “ oleh masyarakat Selayar juga berhasil ditingkatkan dari 13 orang pada tahun 2005 menjadi 22 orang pada tahun 2008, sehingga semua Puskesmas telah memiliki minimal 1 (satu) orang Dokter. Dokter Ahli (spesialis) dari 0 (nol) orang pada tahun 2005 menjadi 5 (lima) orang pada tahun 2007, yakni Spesialis Bedah, Mata, THT, PK dan Anastesi.

Di samping itu, sejak Juni 2009, Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin menjadikan Rumah Sakit Umum Selayar sebagai resident (tempat pergiliran tugas) Ahli Anak, Kebidanan, dan Kulit Kelamin.

Dalam menjamin ketersediaan dan kenyamanan tenaga medis untuk betah dalam menjalankan tugasnya di Selayar, telah diberikan tunjangan khusus sebesar Rp.10.000.000 per bulan, fasilitas mobil dan rumah dinas bagi Dokter Ahli, serta tunjangan sebesar Rp. 1.000.000 per bulan bagi para Dokter Umum dan Dokter Gigi. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, diberikan insentif khusus.

Sedang dalam rangka peningkatan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kesehatan, telah diberikan bantuan pelatihan, penelitian, serta beasiswa bagi D3, S1 dan S2 serta pendidikan spesialis di bidang kedokteran, baik di dalam maupun di luar negeri. Tercatat ada 45 orang perawat dan 40 orang Bidan tamatan D1 yang disekolahkan untuk mendapatkan ijazah D3, 14 orang S1, 5 orang S2. Khusus untuk dokter spesialis, sedang disekolahkan 4 orang Dokter Rumah Sakit Umum Selayar untuk Spesialis Kulit dan Kelamin, THT, Anak dan Bedah. Diharapkan, setelah dokter yang mengikuti pendidikan ini kembali, akan dapat mendukung upaya peningkatan Type RSUD Selayar dari Type C ke Type B. Disamping itu pula, 21 orang tamatan SMA dari keluarga miskin di wilayah kepulauan disekolahkan pada sekolah D3 keperawatan dan D3 kebidanan.

Selain kepedulian terhadap kesejahteraan dan kualitas keilmuan para tenaga kesehatan, Syahrir Wahab juga memberikan perhatian besar terhadap mutu layanan kesehatan kepada masyarakatnya, baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas. Syahrir Wahab tidak segan – segan “memarahi” Kepala Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan apabila ditemukan pelayanan yang tidak ramah atau membebani masyarakat dengan hal – hal yang tidak semestinya. Bahkan tidak tanggung – tanggung, Syahrir Wahab pernah “memulangkan” seorang Dokter Ahli yang terbukti memberikan pelayanan tidak optimal, bersikap kasar serta membebani pasien dengan pembayaran yang tidak sewajarnya.

Upaya strategis dan sistematis yang telah dikembangkan oleh Syahrir Wahab dalam 5 (lima) tahun pemerintahannya – khususnya dalam upaya penyediaan input dalam pelayanan kesehatan seperti diuraikan di atas, telah membawa dampak besar dengan meningkatnya outcome pembangunan kesehatan, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat Selayar. Penderita gizi buruk yang berjumlah 26 orang pada 2005 turun menjadi 6 orang pada 2008. Angka harapan hidup meningkat dari 66,90 tahun pada 2005 menjadi 67,47 tahun pada 2008. Persalinan yang ditangani bidan/tenaga kesehatan meningkat, di mana pada 2005 baru mencapai 58,68% dan pada 2008 telah mencapai 67,26%. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate / IMR) turun dari 10,39 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2004 menjadi 9,8 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2009.

Ke depan, sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan Pokok yang diusungnya pada Pemilukada 2010, Syahrir Wahab kembali ingin melakukan terobosan besar dalam rangka percepatan pencapaian “Sehat Bagi Seluruh Masyarakat Selayar”. Syahrir Wahab akan mengembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang menjadikan “Sehat” sebagai paradigma, bukan “Paradigma Setengah Sehat” atau bahkan “Paradigma Sakit”, yakni sebuah paradigma dan sistem nilai yang lebih mengedepankan upaya-upaya promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa melupakan upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (rehabilitasi). Konsep yang bersifat integral dan holistik ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, hidup dengan perilaku yang sehat dan dalam lingkungan yang sehat pula.

Untuk mewujudkan Visi Sehat yang kini lazim disebut “The New Health Vision” (Visi Baru Kesehatan) itu, akan dilakukan “Revitalisasi Puskesmas” dalam rangka pemberdayaan dan penguatan fungsi Puskesmas. Puskesmas, sebagaimana diharapkannya, harus benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, dan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Syahrir Wahab menyadari sepenuhnya bahwa target-target yang ada dalam MDGs dan Visi Indonesia Sehat, seperti penurunan AKI, Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk, wabah penyakit menular, sesungguhnya bisa dipenuhi dengan pola-pola pencegahan yang langsung melibatkan masyarakat. Sehingga yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah memaksimalkan upaya-upaya tenaga kesehatan yang terjun langsung ke masyarakat.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara umum telah mengalami peningkatan secara sangat signifikan, yang antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2005 hanya berjumlah 8 milyar lebih, sedang pada tahun 2009, telah menjadi 13 milyar lebih. Di sisi lain, pemerintah daerah berhasil mendapatkan saham pada Mini Depo BBM di Pamatata, sebesar 10 % tanpa harus melakukan penyertaan saham.

Bagian Dua:

“Jangan Biarkan Masyarakat Menunggu”

Salah satu tujuan organisatoris desentralisasi melalui otonomi daerah adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Melalui otonomi daerah ini (walau dengan keluarnya UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah “merevisi” UU 22/1999 Tentang Otonomi Daerah), tapi UU ini memberi kewenangan bagaimana jalur pelayanan kepada masyarakat bisa dipersingkat.

Konsep otonomi daerah memiliki konsekuensi logis, yaitu menghormati dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan dan gagasan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Kewenangan otonomi daerah, antara lain, diwujudkan dengan memperhatikan dua hal mendasar, yaitu: kenyataan dan tanggung jawab.

Kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah mencakup kewenangan bidang-bidang pemerintahan yang harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dimonitor dan dievaluasi sendiri oleh daerah itu. Kewenangan menurut kenyataan menunjuk pada keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan realitas sosial, kebutuhan dan bahkan permasalahan yang dihadapi rakyat. (Sedarmiyati, 2000; Soeryodibroto, 2000). Dan itulah tanggung jawab. Maka secara sederhana, seorang Bupati (juga Gubernur) harus mampu membaca kenyataan masyarakatnya (Leader is Reader).

Bisa dimaklumi ketika Syahrir Wahab dalam lima tahun kepemimpinannya, konsisten dengan filosophi ini; membaca permasalahan masyarakatnya dan kemudian mencarikan solusi. Dan itu antara lain dengan bantuan langsung. Berani, tetapi penuh perhitungan. Berani karena ketika diundang masyarakat menghadiri satu acara di salah satu Dusun, dalam sesi dialog, masyarakat selalu menggunakan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, baik mengenai infrastruktur di dusun mereka, kondisi sosial dan ekonomi, dan ujung-ujungnya meminta “bantuan”. Dan, seperti yang selalu terjadi, Syahrir Wahab selalu mengatakan, “bikin proposal secepatnya dan bawa ke saya”. Berani, karena Selayar terdiri dari 177 Dusun.

Kebiasaan “bagi – bagi” ini sempat mengundang pro kontra, dengan berbagai alasan, antara lain; tidak strategis, hanya buang-buang anggaran karena tidak tepat sasaran, dll. Tapi seperti pernah diungkapkan oleh Syahrir Wahab, “ada waktu dimana masyarakat tidak bisa menunggu” dan “ada kondisi dimana masyarakat tidak boleh menunggu”.

Juga berani, karena untuk bertemu, tidak ditentukan waktu tertentu untuk menghadap, bisa siang, sore, bahkan malam hari. Dan itu bukan hanya di kantor, tetapi juga di rumah jabatan Bupati, “rumah” bagi seluruh masyarakatnya.

Fakta ini sempat “membalikkan” kondisi, dimana masyarakat yang selama ini “susah” bertemu pemimpinnya, tiba-tiba bisa “seenaknya” menemui, tidak terkecuali di waktu yang seharusnya Syahrir Wahab – yang juga manusia, sudah harus beristirahat. Core values (nilai utama) ini tidak salah, walau tidak lazim. Interaksi dengan kelompok akar rumput (interaction with grassroots groups) seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama pejabat pemerintah (Aaker & Schumaker, 1966; Chambers, 1997; Keough, 1998), dimana perilaku itu kini dikenal dengan istilah putting the last first (menempatkan yang terakhir sebagai yang pertama), yang maksudnya menempatkan mereka yang paling jauh (baca: orang susah dan termarjinalkan) pada prioritas utama.

Oleh Zulkifli Husin (1978), menyebut pendekatan seperti ini sebagai pendekatan kebijaksanaan mikro atau “pendekatan kebijakan langsung” (direct policy approach), yang memang sangat dibutuhkan dalam meringankan beban masyarakat – terutama masyarakat miskin, tanpa harus menunggu lama.

Karena untuk masyarakat miskin, yang harus diprioritaskan adalah program pembangunan yang mendesak (instant development), antara lain; bantuan modal usaha, peralatan / sarana produksi, peningkatan keterampilan dan teknologi. (Masbar, 1993).

Dan Syahrir Wahab melakukan hal itu, lepas dari banyaknya tantangan dan kritikan, baik yang disampaikan langsung maupun melalui isu – isu lisan pinggir jalan.

Tipe kepemimpinan (leadership) yang seperti inilah yang oleh Osborne & Gaebler, Wilkinson (1922); Appelbee (1999) harus dikedepankan sebagai satu prasyarat untuk menjalankan aksi yang konkret di lapangan. Menurut mereka, dalam kondisi masyarakat yang belum mapan (secara ekonomi) dengan kondisi politik lokal yang belum settle (matang), leadership yang kharismatik atau figur pahlawan tidak terlalu diperlukan, tetapi lebih banyak kepada figur yang berani menghadapi situasi resistensi, dilematis dan ketidakpastian. Keberanian, dengan demikian lebih diperlukan daripada kharisma semata, apalagi kalau hanya dengan modal popularitas serta kemampuan membuat jargon dan retorika.

Beberapa kebijakan, yang secara sistematis dilakukan, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Jika mengacu pada bidang pendidikan sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas SDM, tampak jelas bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat menggembirakan.

“Tidak ada jalan lain, kita harus meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk itu semenjak saya dilantik menjadi Bupati, saya sudah bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan”. Kata – kata inilah yang sering disampaikan Syahrir Wahab ketika memberikan sambutan dalam beberapa kali pertemuan pelepasan alumni SMU dan SMK di Kabupaten Kepulauan Selayar. Komitmen ini telah dibuktikan dengan melakukan peningkatan alokasi biaya untuk pendidikan dari tahun ke tahun. Bahkan harapan Pemerintah Pusat agar Kabupaten / Kota mengalokasikan 20% APBDnya untuk pendidikan, telah dilakukan oleh Syahrir Wahab. Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Memasuki tahun 2009, rehabilitasi sarana dan prasarana untuk SD/SDLB/MI telah dinyatakan tuntas. Untuk SMP, selama empat tahun terakhir telah dibangun 6 unit sekolah baru dan 13 sekolah satu atap serta telah terjadi penambahan ruang kelas sebanyak 63 buah. Untuk SLTA, selama empat tahun terakhir telah dibangun 2 unit sekolah baru SMA dan 2 unit sekolah baru SMK, serta terjadi penambahan ruang kelas sebanyak 3 buah untuk SMA dan 11 buah untuk SMK. Selain itu, sarana dan prasarana laboratorium dan perpustakaan sekolah juga kian memadai.

Perhatian Syahrir Wahab tidak saja terbatas pada peningkatan infrastruktur pendidikan formal. Hal ini terbukti dari terjadinya peningkatan infrastruktur pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah yang juga cukup signifikan. Telah terjadi penambahan kelompok bermain (play group) 15 unit, pengadaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) masing-masing 1 unit per kecamatan, pengadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate masing-masing 1 unit, serta pengadaan 3 unit Taman Baca Masyarakat. Di samping itu, juga terdapat pengadaan 2 unit bus sekolah yang melayani siswa di Kecamatan Benteng, sebagian Bontoharu dan Bontomanai, serta 1 buah mobil perpustakaan keliling untuk daratan dan 1 buah kapal perpustakaan keliling untuk pulau – pulau.

Selain peningkatan dan pemerataan infrastruktur, Syahrir Wahab juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat strategis. Dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dilakukan antara lain; pemberlakuan pendidikan gratis sejak 2008 untuk tingkat SD dan SMP, dan sejak 2009 untuk tingkat SMA, baik sekolah negeri maupun swasta; pemenuhan tenaga guru bagi sekolah yang kekurangan tenaga guru dengan mengangkat guru PNS dan guru kontrak daerah; peningkatan mutu guru dengan pelatihan dan bantuan dana kualifikasi pendidikan untuk tingkat S1 dan S2; peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan khusus kepada guru yang mengajar di daerah terpencil serta pemberian honor kepada guru TK dan guru mengaji melalui DAU Desa. Di samping itu, juga telah dilakukan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya kepada siswa dari keluarga miskin; penyelenggaraan pendidikan nonformal (keaksaraan dan penyetaraan); penempatan guru PNS di sekolah swasta; pembangunan asrama mahasiswa di Makassar dan Benteng, serta bantuan biaya studi untuk mahasiswa.

Pembangunan infastruktur dan pengembangan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan oleh Syahrir Wahab bersama jajarannya selama lima tahun terakhir, telah berdampak sangat positif dalam peningkatan mutu pendidikan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar stabil pada kisaran 95 – 99 %. Untuk sekolah menengah pertama meningkat dari 66,90 % pada 2005 menjadi 84,26 % pada 2009. Untuk sekolah lanjutan atas meningkat dari 39,97 % pada 2006 menjadi 50,95 % pada 2009. Memasuki tahun 2009, angka melek huruf telah mencapai 100% (usia 15 – 45 tahun). Rasio murid terhadap guru untuk sekolah dasar meningkat dari hanya sebesar 12,83 pada tahun 2005, menjadi 8,56 pada 2008. Untuk sekolah menengah pertama meningkat dari 8,48 pada 2005 menjadi 6,8 pada 2008. Untuk sekolah menengah atas meningkat dari 12,44 pada 2005 menjadi 9,58 pada 2008. Jumlah siswa berprestasi yang lulus bebas tes masuk perguruan tinggi negeri juga meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2005 tak seorang pun lulusan SMA / SMK yang lolos bebas tes masuk perguruan tinggi negeri, maka pada 2009 telah mencapai 45 orang.

Hal lain yang telah dilakukan dalam mendukung program peningkatan SDM, telah difasilitasi pengiriman mahasiswa STPDN, STKS Bandung, STIP Jakarta dan pengiriman 10 orang / tahun lulusan SMK ke Jepang. Dan khusus untuk peningkatan SDM aparatur pemerintahan, telah dilaksanakan kebijakan pemberian bantuan pelatihan, penelitian, serta beasiswa, termasuk beasiswa S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, telah dibangun Balai Latihan Kerja (BLK).

Ke depan, Syahrir Wahab tetap komitmen untuk lebih meningkatkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Ia telah menyiapkan beberapa kebijakan serta strategi baru dan lanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM Selayar melalui pendidikan. Beberapa kebijakan dan program itu adalah meningkatkan beasiswa dan bantuan pendidikan; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru; meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan; mengembangkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di tiap sekolah; serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta.

Hal lain yang juga telah dilakukan adalah, meningkatnya pengelolaan potensi pertanian dan perikanan.

Untuk menghilangkan ketergantungan terhadap beras dari daerah lain, telah diprogramkan pencetakan 1.000 ha sawah di pulau Jampea. Hingga akhir 2009, sudah tercetak seluas 700 ha dan akan dituntaskan paling lambat pada tahun 2011. Dampaknya, antara lain: luas panen padi sawah dan padi ladang meningkat dari 1.883 ha pada 2005 menjadi 3.994 ha pada 2009. Jumlah produksi beras meningkat lima kali lipat, dari 2.573 ton pada 2005 menjadi 13.221 ton pada 2009. Tingkat produktivitas lahan sawah juga kian membaik, di mana pada 2005 baru mencapai 2,5 ton gabah kering giling per hektar dan pada 2009 sudah mencapai 5,5 ton / ha. Sedang untuk pemberdayaan petani, dilakukan melalui pemberian stimulan, baik di kepulauan maupun daratan, berupa sarana produksi, bibit, pupuk, pestisida, mesin pertanian, dan pendampingan.

Di bidang perikanan, untuk meningkatkan hasil tangkap, pemerintah telah mengambil kebijakan pemberdayaan nelayan, melalui peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan alat tangkap seperti bagang, perahu, jaring, pukat dan mesin, termasuk peralatan budidaya seperti keramba tancap dan keramba jaring apung. Sedang untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkap, telah dibangun pabrik es di kepulauan, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Benteng dan kepulauan untuk memudahkan akses permodalan.

Untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah dilakukan antara lain dengan mendirikan Koperasi di 68 Desa, termasuk Koperasi Induk di Benteng. Disamping itu, diberikan modal awal dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Sedang untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pasar, telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan beberapa pasar baru, antara lain di Onto, Parangia dan Buki, serta relokasi pasar Benteng ke Bonea.